SATUAN PENGAWAS INTERNAl (SPI) RS SIAP MEDUKUNG BPKP PERWAKILAN NTT DALAM EVALUASI KINERJA BLUD RSUD PROF DR W Z JOHANNES KUPANG DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh: Thresia Maria Wonga,S.Farm.Apt.MHlthEcPol (Satuan Pengawas Internal RS)

RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang pertama kali dipilih oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT dalam program kerja pengawasan tahunan tahun 2022 sebagai rumah sakit berbentuk BLUD yang dilakukan Evaluasi Kinerja dengan menggunakan 3 tools, salah satunya adalah merujuk pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan dengan penyesuaian bagi RSD-BLUD.

Setelah beberapa tahun sebelumnya BPKP Perwakilan Provinsi NTT melakukan evaluasi kinerja BLUD pada rumah sakit umum daerah tipe C dan D, akhirnya di tahun 2022, khususnya di semester 2 ini evaluasi kinerja tersebut dilakukan pada RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang, sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan tertinggi tipe B Pendidikan milik Pemerintah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Evaluasi Kinerja ini dilakukan sejak tanggal 10 Juli 2022 hingga 5 Agustus 2022

Ruang lingkup evaluasi kinerja BLUD meliputi penilaian dan pengukuran kinerja BLUD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan analisa atas penerapan BLUD terhadap peningkatan kualitas layanan. Hal ini merupakan langkah awal yang baik dalam mengidentifikasi areas for improvement.Tentunya hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi dan perbaikan yang seharusnya dilakukan demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan tujuan dari BLUD itu sendiri.

Evaluasi kinerja pada rumah sakit umum daerah ini dilaksanakan sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Diamanatkan bahwa dalam melakukan penyelengaraannya rumah sakit harus dilakukan audit kinerja baik secara internal maupun secara eksternal oleh tenaga pengawas. Selain itu, Permendagri 79 tahun 2018 pun mengamatkan penilaian kinerja pada BLUD, baik kinerja keuangan maupun non keuangan yang sejatinya dilakukan oleh Dewan Pengawas rumah sakit dan juga pengendalian internal atas kinerja keuangan dan pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) RS. Evaluasi dan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA, menganalisa penyebab masalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja rumah sakit sebagai BLUD.

Dalam sambutannya saat entry meeting di ruang rapat direktur, dr Rasvitri Utami, MPH selaku Wakil Direktur Keuangan dan Umum menyampaikan terima kasih karena RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang telah dipilih sebagai salah satu rumah sakit umum daerah berbentuk BLUD yang dilakukan evaluasi kinerja BLUD. Dan diharapkan hasil evaluasi dapat membantu RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang dalam melakukan pembenahan secara internal, namun tentunya tidak terlepas dari dukungan SPI dan Dewas RS secara internal rumah sakit, Inspektorat dan BPKP Perwakilan Provinsi NTT selaku pengawas internal pemerintah dan Pemerintah Provinsi NTT sebagai pemilik rumah sakit.

Disampaikan juga oleh Pengendali Teknis tim BPKP Perwakilan Provinsi NTT, Edhy Santoso, Evaluasi Kinerja BLUD ini dilakukan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan saat ini dalam program kerja pengawasan tahunan tahun 2022 untuk NTT ada 2 rumah sakit umum daerah yang dilakukan evaluasi kinerja yaitu RSUD Ende yang juga merupakan kali kedua dilakukan evaluasi kinerja BLUD serta RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang yang baru pertama kali dilakukan evaluasi kinerja. Tentunya hasil evaluasi kinerja BLUD ini akan dikirimkan kepada Gubernur NTT selaku pemilik rumah sakit, Inspektorat Provinsi NTT, serta Pembina teknis dan Pembina keuangan BLUD untuk dapat ditindaklanjuti perbaikannya sesuai dengan rekomendasi dari tim BPKP Perwakilan Provinsi NTT.

Dalam entry meeting ini juga, Ketua Dewas rumah sakit dan 2 anggota Dewas hadir untuk mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT berkenaan dengan Evaluasi kinerja. Terdapat 3 tools yang digunakan untuk melihat kinerja BLUD, baik satu tahun terakhir dan juga 1 tahun sebelum BLUD serta 5 tahun terakhir setelah menjadi BLUD. Akan dilakukan analisa kebijakan selama 5 tahun, pengukuran SPM dan juga penilaian kinerja keuangan serta efektifitas BLUD. Ketua Dewas menyampaikan bahwa Pedoman Penilaian Kinerja BLUD oleh Dewas RS yang dikeluarkan oleh ARSADA belum dimiliki oleh Dewas RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang. Oleh karenanya terkait dengan hal itu Dewas RS dapat dibagikan pedoman tersebut untuk dipelajari dan dilakukan evaluasi kinerja BLUD sesuai dengan pedoman dari ARSADA tersebut.

Satuan Pengawas Internal (SPI) RS tentunya mendukung tim BPKP Perwakilan Provinsi NTT dengan memfasilitasi data dan informasi yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, juga bersama-sama melakukan diskusi terkait hal-hal yang ditemukan, melakukan pengujian dan validasi terhadap data/informasi yang dikumpulkan saat melakukan evaluasi kinerja, termasuk dalam hal mendampingi saat melakukan uji petik di lapangan terkait dengan kinerja pelayanan di rumah sakit. Hal ini terutama berkaitan dengan komplain pelanggan tentang waktu tunggu antrian baik di loket pendaftaran maupun antrian di poliklinik rawat jalan. Diharapkan dengan join evaluation ini, selanjutnya SPI dapat melakukan evaluasi maupun pengendalian kinerja BLUD.
Hingga berita ini ditayangkan, tim BPKP Perwakilan Provinsi NTT dan Satuan Pengawas Internal (SPI) RS telah mengumpulkan beberapa data yang diperlukan, melakukan diskusi terkait membahas masalah kekosongan obat di rumah sakit yang melibatkan farmasi dan perencanaan, proses pengadaan di rumah sakit, membahas remunerasi, klaim dan penagihan piutang pihak ketiga, pengaduan pelanggan di rumah sakit dengan melibatkan kepala bidang pengembangan dan unit terkait, melihat modul SIM RS, dan indikator kinerja keuangan bersama jajaran wadir keuangan dan umum.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *